SIARAN PERS

HIMPUNAN PENGUSAHA DAN WIRASWASTA (HIPWI) FKPPI

MEMPERINGATI HUT BHAYANGKARA KE-66 TAHUN 2012

Kemandirian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini, tentu saja telah diikuti dengan perubahan paradigma dari militeristik menuju Polri yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara profesional, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, sekaligus pula sebagai penegak hukum. Sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 30 ayat 4) yang menegaskan bahwa Polri sebaga alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang ke-66 tahun 2012 ini, Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI menilai pemilihan tema “Pelayanan Prima, Anti, KKN, Anti Kekerasan, Memantabkan Kamdagri dan Supremamasi Hukum Guna Mendukung Pembangunan Nasional”  menandakan intensi Polri yang sangat bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amanat konstitusi yang diembankan kepadanya.

Ditengah-tengah ‘hujan’ kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang ditujukan kepada Polri, HIPWI-FKPPI tidak menutup mata atas keberhasilan yang telah berhasil dicapai dalam menciptakan kondisi keamanan dalam negeri, khususnya upaya Polri dalam mengeliminir atau mencegah tindak terorisme serta pemberantasan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Berbagai kritik yang mengemuka menurut HIPWI-FKPPI merupakan wujud kepedulian dan rasa memiliki yang tinggi dari masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Sekaligus sebagai wujud ekspetasi dari masyarakat agar sosok Polri menjadi lebih profesional lagi.

Sebagai organisasi berhimpunnya pengusaha dan wiraswasta dari kalangan Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-POLRI yang juga memiliki hubungan kesejarahan dan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, seluruh Pengurus Pusat HIPWI-FKPPI mengucapkan “DIRGAHAYU KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE-66 TAHUN 2012”.  Dan pada usia Polri yang sudah cukup matang ini HIPWI-FKPPI hendak menyampaikan pula hal-hal sebagai berikut:

1.   Kepada Yth.,: Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Pertama, senantiasa memberi ketauladanan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan terus menjaga dan memupuk semangat persatuan dan kesatuan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia;

Kedua,  mendukung seluruh kebijakan dan program Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan sosok polisi yang profesional, mengedepankan prinsip anti kekerasan dan menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk Hak Asasi Manusia sebagai alat keamanan negara.;

Ketiga, mengapresiasi langkah-langkah untuk mewujudkan good governance dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dan setiap upaya untuk mengikis segala bentuk KKN yang terjadi di lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia. Anggota Polri harus memiliki kesadaran bahwa perbuatan yang tercela dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan meruntuhkan kepercayaan dan respektasi kepada Polri sebagai institusi keamanan negara yang akan berdampak pada menggejalanya ‘perlawanan’ rakyat dengan menggunakan kekerasan seperti yang sering terjadi saat ini.

Keempat, dalam upaya untuk membangun perekonomian nasional hendaknya Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas segala bentuk kegiatan bisnis atau usaha ilegal seperti aktifitas penyelundupan, pemalsuan merk dagang, pencurian kekayaan sumber daya alam, dll.

Kelima, perekrutan yang lebih selektif agar didapat anggota Polri yang memiliki nasionalisme, integritas pribadi yang mulia, serta disiplin yang tinggi disamping persyaratan teknis lainnya;

Selain itu HIPWI-FKPPI juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjadikan  Hari Bhayangkara yang ke-66 ini sebagai momentum untuk bergandengan tangan dengan Polri dalam merealisasikan tema yang dicanangkan, dengan:

Pertama, meningkatkan kedisiplinan serta menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik hukum dan sosial yang terjadi dilingkungan setempat. Termasuk dalam hal ini tidak melakukan sesuatu hal yang bersifat suap kepada anggota Polri baik ketika mengurus pelayanan atau melakukan pelanggaran hukum.

Kedua, mengingat rasio antara anggota Polri terhadap jumlah masyarakat yang rendah dan keterbatasan sarana yang dimiliki Polri, maka kami menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungan setempat serta meningkatkan kepekaan pada situasi dan kondisi lingkungan agar mampu mendeteksi dengan dini kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kriminalitas atau mengancam keamanan.

Ketiga, sumber daya manusia yang unggul (sehat jasmani/rohani dan terampil) merupakan modal dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu bersama Kepolisian Republik Indonesia kami menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangi perdagangan Narkotika dan Obat-obatan terlarang yang akan merusak generasi penerus bangsa.

Jakarta, Juni 2012

HIMPUNAN PENGUSAHA DAN WIRASWASTA (HIPWI-FKPPI)

       Ketua Umum                                                                   Sekretaris Jenderal,

HARIARA TAMBUNAN, S.E., SH                                     RUBI SETIANUSA

NA. 09040203467                                                             NA. 09040400411

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT

SAMBUTAN TERTULIS

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT

LAKSAMANA TNI SOEPARNO

PADA PENERBITAN PERDANA MAJALAH “SUARA HIPWI-FKPPI”

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

           

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,                           Allah Subhanahu Wa Ta’alla saya menyambut baik atas penerbitan perdana majalah ”Suara HIPWI-FKPPI”. Penerbitan majalah ini diharapkan dapat menjadi media informasi dan komunikasi anggota Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta/HIPWI.             HIPWI adalah organisasi yang berada di bawah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri/FKPPI, dimana organisasi ini merupakan himpunan pengusaha muda yang memiliki wawasan kebangsaan dan merupakan bentuk pembinaan putra-putri keluarga besar TNI serta Polri yang bergerak di sektor ekonomi, sosial dan budaya.

               

Pada kesempatan ini saya mengucapkan “selamat” atas terbentuknya HIPWI,  sebagai wadah pengusaha dan wiraswasta generasi muda di bawah FKPPI.  Dengan adanya HIPWI sebagai badan kewiraswastaan, diharapkan mampu mendorong dunia usaha dan wiraswasta yang saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.  Saat ini, generasi muda selalu menganggap bahwa setelah lulus sekolah/kuliah akan melamar pekerjaan menjadi pegawai negeri ataupun swasta, sementara di sisi lain dunia wiraswasta sebenarnya lebih menarik untuk dijalani. Wiraswasta merupakan dunia yang dinamis yang memerlukan kreatifitas dan kemauan untuk terus mengembangkan diri, selain itu kreatifitas serta inovasi terus menerus akan menjadi kunci penentu sukses berwiraswasta.

               

            Pada kesempatan ini pula saya menghimbau kepada HIPWI agar berwiraswasta             di sektor kelautan dengan harapan dapat mempublikasikan dan mengembangkan             potensi sumber daya di laut sebagai salah satu bentuk kreatifitas dan inovasi                        yang merupakan tantangan bagi generasi muda untuk memberikan sumbangsih              kepada bangsa dan negara, karena hingga saat ini sumber daya di laut belum dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat.   Hal ini perlu saya sampaikan karena sumber daya di laut sangat menjanjikan, untuk itu perlu adanya pengelolaan yang terpadu dan perencanaan yang tepat, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Melalui HIPWI-FKPPI ini diharapkan mampu menampilkan peran dan ikut mengembangkan kewirausahaan di sektor maritim serta berkiprah dalam membangun ekonomi kemaritiman Indonesia.

Dengan diterbitkannya majalah ini, saya berharap para pembaca dapat termotivasi untuk lebih mengembangkan bakatnya dalam berwirausaha yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan kesempatan atau bahkan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Demikian sambutan saya, atas nama pribadi saya mengucapkan selamat                   atas penerbitan majalah “Suara HIPWI-FKPPI”, semoga Tuhan Yang Maha Esa,                 Allah Subhanahu Wa Ta’alla senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta,      Juni 2012

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT  

Soeparno

Laksamana TNI

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PERAN HIPWI FKPPI DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA

YANG HANDAL DEMI TERWUJUDNYA KETAHANAN NASIONAL

oleh

Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan RI

Pendahuluan

            Mendengar kata “organisasi masyarakat” di Era Reformasi terdapat kesan kepentingan sendiri yang diperjuangkan dan jika tidak sesuai dengan kepentingannya, maka tindakan anarkhislah yang dilakukan. Kesan itu tidaklah terlalu jauh dari kebenaran karena yang nampak dewasa ini justru organisasi masyarakat yang bertindak anarkhis yang senantiasa di ekspose, sementara di sisi lain era keterbukaan sudah sedemikian leluasa. Ditengah khasanah persepsi organisasi masyarakat demikian ini lahirnya Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI yang berwawasan kebangsaan akan menjadi oase persepsi organisasi kemasyarakatan yang akan menjadi pionir dan penerus Reformasi melalui pembinaan SDM pengusaha yang berwaasan kebangsaan.

            Era reformasi lahir dari era globalisasi. Globalisasi telah memberikan nilai dan tatanan baru yang telah mengantar bangsa Indonesia dalam kondisi yang lebih dinamis dan terbuka, sehingga segenap potensi bangsa lebih memiliki kesempatan untuk membentuk diri dan memperjuangkan aspirasinya. Dengan kondisi demikian diaspora kekuatan tumbuh luar biasa yang tidak seluruhnya sesuai dengan visi kebangsaan.

            Dalam konteks itu lahirnya HIPWI FKPPI yang merupakan himpunan pengusaha muda yang memiliki wawasan kebangsaan akan menjadi variabel kebangsaan dalam khasanah dinamika ekonomi yang diawaki oleh generasi muda. Hal ini sudah barang tentu akan menjadi penyemaian kekuatan ekonomi bangsa mendukung Ketahanan Nasional menghadapi globalisasi.

Tantangan Ketahanan Nasional dalam Globalisasi

            Globalisasi merupakan proses panjang dari sebuah pandangan visioner para ekonom dan pelaku industri yang mulai digarap sejak tahun 1944 di United Nation Monetary and Financial Conference di Bretton Woods, Amerika yang melahirkan Bretton Woods Agreements. Melalui  Bretton Woods Agreements yang menetapkan mata uang Dollar sebagai patokan nilai tukar, penyemaian nilai-nilai globalisasi dimulai.

            Dalam perkembangannya, melalui teknologi informasi globalisasi ekonomi dari Bretton Woods ini berkembang pesat, dan melalui teknologi informasi pula integrasi ekonomi ini tumbuh pesat secara perlahan tapi pasti merambah ke integrasi berbagai aspek kehidupan. Globalisasi telah memperpendek jarak dan menyatukan dunia. Peristiwa yang terjadi di daerah terpencil, dengan dukungan teknologi informasi dapat diketahui oleh siapapun dan di belahan bumi manapun secara real time. Demikian juga, melalui globalisasi perangkat suku cadang mesin yang diproduksi di Tegal telah dijadikan bagian dari peralatan mesin produksi Jepang atau Jerman.

            Aspek ekonomi telah menjadi pionir integrasi dan menjadi titik pangkal janji globalisasi untuk memakmurkan umat manusia. Namun demikian globalisasi merupakan pedang bermata dua, yakni di samping membawa percepatan kemakmuran juga dapat menjadi bencana. Seperti yang dikemukakan oleh Futurolog Amerika Dr. James Canton dalam bukunya yang terbit pada tahun 2006 di New York berjudul “The Extreme Future, The Top Ten That Will Reshape the World for the Next 5, 10, and 20 Years” bahwa ancaman langsung yang menyangkut harkat dan martabat manusia justru dapat bermula dari globalisasi. Globalisasi akan memecah dunia menjadi dua belahan, kemakmuran bangsa-bangsa maju yang menguasai kelimpahan uang namun semakin menua, serta kemiskinan bangsa-bangsa yang sedang berkembang yang mengalami ledakan kesegaran demografi. Ledakan besar populasi muda ini jika tidak tertangani oleh globalisasi justru akan membentuk rentetan ancaman yakni terorisme, kriminal, perdagangan narkoba, pembajakan/pemalsuan, dan yang paling penting akar dari keempatnya, yakni kemiskinan.

            Untuk itulah sesungguhnya tantangan globalisasi adalah keberlangsungan globalisasi itu sendiri. Dalam hal ini globalisasi berkelanjutan (Sustainable Globalization) menjadi keniscayaan, yakni globalisasi dalam konteks sosial, yang memperhatikan kebebasan masyarakat, yang dapat mendukung kecepatan dan efisiensi pertumbuhan standar hidup manusia, ekonomi dan kebebasan individu untuk memilih berdasarkan kebebasan berpikir, kebebasan pasar, dan kebebasan berusaha. Dalam hal itu bahaya globalisasi muncul, ketika ia hanya sebatas seperti yang dipersepsikan oleh angan-angan elitis Barat, yakni hanya didesain untuk perusahaan-perusahaan besar memiliki akses pada pasar lokal, sementara pengurangan kaum miskin yang frustasi dan kesepahaman budaya yang dijanjikannya menemui ajal.

            Jelas globalisasi memiliki dua dimensi, anugerah atau bencana. Tantangannya adalah bagaimana bangsa dapat mempersiapkan diri untuk bisa menjadi bagian dari globalisasi atau akan mengurung diri. Pelajaran akibat mengurung diri sudah jelas, seperti yang terjadi pada Rusia dan Yugoslavia, atau yang paling kontemporer Myanmar dan Korea Utara. Akankah Indonesia menjadi seperti mereka, atau akan menjadi si cerdik China.

            Bangsa Indonesia harus dapat mengembangkan daya saingnya. Daya saing yang tidak hanya sebatas berdagang dan ekonomi, tetapi mencakup segenap aspek kehidupan. Daya saing adalah perspektif lain dari kekuatan yang dimiliki bangsa. Hanya dengan daya saing Bangsa ini dapat memenangkan perang baru di Era Globalisasi membangun Ketahanan Nasionalnya. Menumbuhkan daya saing inilah letak peran penting pengembangan SDM, dan jika visi HIPWI FKPPI terwujud, eksistensinya akan menjadi sumbang sih strategis Ketahanan Nasional alias menjadi elemen penting kekuatan pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter.

Ancaman Nonmiliter

            Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang menjadi bagian dari analisa yang hasilnya dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada dasarnya ancaman nonmiliter menjadi bagian dari ancaman bersifat multidimensional. Ancaman yang bersifat multidimensional dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.

            Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah.

            Fungsi pertahanan negara telah mengidentifikasinnya melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyuratkan adanya dua jenis ancaman, yakni ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk menghadapi ancaman nonmiliter sistem pertahanan negara menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

            Bangun kekuatan menghadapi ancaman nonmiliter itu terbentuk melalui dasar tampilan kilas belakang kekuatan militer yang berpadu dengan kilas depan sikap perilaku sadar bela negara seluruh warga negara dalam segenap aspek kehidupannya. Kekuatan pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter adalah tampilan dinamika segenap aspek kehidupan bangsa yang mampu menjadi kekuatan pendukung diplomasi dalam pergaulan antar bangsa, dan itu menjadi dasar kekuatan Ketahanan Nasional, yang mana visi dan misi HIPWI FKPPI melekat.

Peran HIPWI FKPPI

            Dalam gegap gempita gambaran globalisasi dan tantangannya yang harus dihadapi, pelajaran yang dapat dipetik adalah siapa yang berjati diri dialah yang akan menatap globalisasi sebagai peluang. Dalam hal inilah jika memang HIPWI FKPPI menyatakan dirinya sebagai organisasi yang memiliki wawasan kebangsaan akan menjadi sumber kekuatan SDM bangsa, karena karya nyatanya berpijak pada jati diri bangsa.

            HIPWI FKPPI dengan visi kebangsaannya tentu didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan sekaligus wahana bagi anggotanya yang bergerak sebagai pengusaha. Visi kebangsaan ini menjadi hal mendasar karena ia menjadi pijakan jati dirinya untuk berkiprah, sehingga warna dan sumbangannya dalam dinamika kehidupan bangsa memiliki penjiwaan yang jelas orientasinya.

            Dengan segmen peran sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya kemandirian berdasarkan jati dirinya semakin menguatkan kesan bahwa  anak kolong bukan berarti anak yang menggerogoti fasilitas, tetapi justru kreatif dan inovatif dalam kadar dan warna jati diri kebangsaan yang kuat. Hal ini tentu akan menjadi poros kekuatan, karena peran dan tindakan HIPWI akan berada dalam poros penguatan aspek Ketahanan Nasional. Segmen peran HIPWI FKPPI justru menjadi strategis, dan menjadi idealitas bangun kekuatan SDM mendukung Ketahanan Nasional menghadapi musuh besar globalisasi. Seperti kutipan dari Canton yang dikemukakan di atas, kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah musuh besar Globalisasi yang sama seperti halnya musuh HIPWI FKPPI. Bebasnya masyarakat dari kemiskinan melalui kepengusahaan yang dapat menjadi segmen peran HIPWI FKPPI menjadikannya berperan penting dalam membangun Ketahanan Nasional

            Dalam hal itu peran yang bisa lakukan HIPWI FKPPI adalah jadi motivator, inisiator dan inovator pengembangan SDM, karena wadah keorganisasiannya akan menumbuhkan anggota  yang dapat menjadi pionir visi kebangsaan SDM pengusaha. HIPWI FKPPI merupakan wadah pemupukan karakter bangsa, yang jika dikembangkan secara kreatif akan merupakan kekuatan dahsyat Bangsa ini.

            Segmen penting lain dari peran HIPWI FKPPI adalah ia berada dalam wilayah pembinaan pemuda yang bergerak sebagai pengusaha. Nasionalisme pemuda adalah sisi lain yang sebenarnya menjadi bidang garapan HIPWI FKPPI. Jika ini dapat direalisasikan HIPWI FKPPI akan menjadi elemen penting bagi terbangunnya nasionalisme baru di bidang kiprah pengusaha alias bidang ekonomi.

Penutup

            Era galobalisasi adalah era dimana tantangan suatu bangsa untuk mengembangkan Ketahanan Nasionalnya tidak berada dalam garis linier. Tantangan di Era Globalisasi adalah tantangan multidimensional yang dalam analisis ancaman terhadap pertahanan negara merupakan ancaman nonmiliter. Seluruh aspek kehidupan bangsa adalah berada dalam mandala ancaman nonmiliter, jika tidak dapat memerankan diri mengemban tugas dan fungsinya berlandaskan jati diri bangsa.

            Segenap aspek kehidupan harus mengembangkan diri menjadi kekuatan di sektornya masing-masing, karena tantangan Era Globalisasi adalah tantangan membangun harkat dan martabat SDM yang menjadi landasan Ketahanan Nasional. Dalam hal ini untuk menumbuhkan harkat dan martabat bangsa, khususnya generasi muda, HIPWI FKPPI yang bervisi kebangsaan memiliki peran sangat mendasar, yakni:

1.    Sebagai penyemai SDM pengusaha yang berwawasan kebangsaan.

2. Sebagai agen pembaruan, agen pencerahan di bidang ekonomi berlandaskan visi kebangsaan.

3. Menjadi motivator, inisiator dan inovator dalam pembangunan sekaligus katalisator membangun wawasan kebangsaan di antara sesama pengusaha untuk berorientasi pada jati diri bangsa.

4.   Sebagai wadah pemupukan karakter bangsa di bidang ekonomi dan gerak usaha, yang jika dikembangkan secara kreatif akan merupakan kekuatan dahsyat Bangsa.

Menteri Pertahanan

Purnomo Yusgiantoro

Ketum HIPWI FKPPI akan Berdayakan Potensi untuk Sejahterakan Rakyat

Minggu, 10 Juni 2012 , 14:17:00 WIB

Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian dikatakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI Hariara Tambunan usai dilantik di hotel Sahid, Jakarta, Minggu (10/6). Pengurus HIPWI dilantik Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan.

"FKPPI memiliki sumber daya manusia yang besar. Tak hanya sampai Sabang-Marauke saja tapi  kami ada hingga kecamatan. Potensi ini sangat besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat," kata Hariara.

Untuk itu, dengan mendapatkan kepercayaan memimpin HIPWI, dia berkomitmen memberdayakan potensi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Memang, diakuinya, untuk mewujudkan itu merupakan tantangan besar bagi dirinya.

"Tapi saya yakin dengan dukungan pengurus HIPWI yang baru tantangan itu bisa kita hadapi," ujar Hariara.

Selain Menteri Syarief, hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, perwakilan Panglima TNI, Aster Mabes TNI S. Wijanarko, perwakilan Kapolri, Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Markas Besar (Mabes) Polri Komjen Oegroseno dan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung. [zul]

sumber : http://www.rmol.co/read/2012/06/10/66680/Ketum-HIPWI-FKPPI-akan-Berdayakan-Potensi-untuk-Sejahterakan-Rakyat

Menkop Imbau HIPWI Bangun Ekonomi Kerakyatan
Senin, 11 Juni 2012 | 21:01

[JAKARTA] Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM, Syarief Hasan berharap, Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta Forum Komunikasi Putra-Putri ABRI (HIPWI-FKPPI) FKPPI dapat mengawal pemerintah membangun perekonomian masyarakat, khususnya di kelas bawah melalui pembangunan koperasi, KUR serta membantu akses ke perbankan.

Hal itu disampaikannya usai melantik Hariara Tambunan sebagai Ketua HIPWI FKPPI, di Jakarta, Minggu (10/6).

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji dan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung  serta Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Markas Besar (Mabes) Polri Komjen Oegroseno.

"Kementerian Koperasi dan UKM juga bersedia membantu HIPWI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah program. Pemerataan ekonomi bagi rakyat harus terus didorong," kata Syarief.

Ketua Umum HIPWI FKPPI Hariara Tambunan menuturkan, HIPWI berkomitmen untuk membantu perekonomian daerah dengan cara membentuk koperasi serta menggenjot KUR.

Selain itu, HIPWI sebagai ormas  independen siap mengawal program pemerintah dalam rangka membangkitkan perekonomian nasional ke depan.

"Dalam waktu dekat teman-teman HIPWI akan dibentuk hingga ke daerah. Karena dengan dibentuknya HIPWI diharapkan mampu membangkitkan ekonomi kerakyatan misalnya soal pembentukan UKM dan koperasi serta membuka akses modal perbankan buat rakyat. Dengan begitu kemandirian bisa tercipta," ucap Hariara.

Jika ekonomi kerakyatan kuat, maka Indonesia mampu menghadapi guncangan krisis dan rakyat tetap sejahtera.

"Karena dengan kuatnya program kerakyatan tentunya segela sektor ekonomi akan kokoh dan mampu menahan gejolak krisis," tambahnya.

Selain itu, HIPWI meminta pemerintah mengkaji kembali program pembatasan BBM bersubsidi di daerah yang dinilai mengganggu infrastruktur disana.

“Diharapkan pembatasan BBM subsidi dikaji lagi dan kelangkaan gas elpiji 3 Kg  di daerah harus segera dipenuhi,” harap Hariara. [PR/L-8]

sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/menkop-imbau-hipwi-bangun-ekonomi-kerakyatan/21164

Kementerian Koperasi dan UKM Siap Bantu HIPWI FKPPI

Tribunnews.com - Minggu, 10 Juni 2012 15:40 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Syarief Hasan melantik Hariara Tambunan sebagai Ketua Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI di Hotel Sahid, Jakpus, Minggu (10/6/2012).

Dalam sambutannya, Syarief Hasan meminta kepada HIPWI bisa mengawal pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat khususnya di kelas bawah.

"Kementerian Koperasi dan UKM juga bersedia membantu kawan-kawan HIPWI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Syarief Hasan.

Hadir dalam acara pelantikan, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji dan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung serta Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Markas Besar (Mabes) Polri Komjen Oegroseno.

Dalam orasinya, Ketua Umum HIPWI FKPPI Hariara Tambunan menyatakan, kalau HIPWI berkomitmen untuk membantu perekonomian daerah dengan cara membentuk koperasi. Dan HIPWI juga siap mengawal program pemerintah dalam rangka membangkitkan perekonomian nasional.

"Dalam waktu dekat teman-teman HIPWI akan dibentuk hingga ke daerah. Karena dengan dibentuknya HIPWI diharapkan mampu membangkitkan ekonomi kerakyatan misalnya soal pembentukan UKM dan koperasi," urainya.

Hariara melanjutkan, jika ekonomi kerakyatan kuat maka Indonesia mampu menghadapi gunjangan krisis.

"Karena dengan kuatnya program kerakyatan tentunya segela sektor ekonomi akan kokoh dan mampu menahan gejolak krisis," tuturnya.

Editor: Toni Bramantoro

AMANAT KETUA UMUM PENGURUS PUSAT FKPPI

KEPADA PENGURUS PUSAT HIPWI-FKPPI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan senang hati saya menyambut terbitnya majalah “Suara HIPWI-FKPPI” ini, sebagai media komunikasi untuk seluruh jajaran pengusaha dan wiraswasta dalam jajaran FKPPI, bukan hanya untuk bertukar informasi tentang demikian banyak peluang berusaha atau kiat kewiraswastaan, tetapi juga – bahkan terutama – agar supaya seluruh kegiatan WIPWI-FKPPI tetap disemangati oleh semangat kejuangan yang kita warisi dari para orang tua kita.

Memang benar, semua kita mengetahui betapa besarnya peluang serta betapa banyaknya kiat kewiraswastaan yang terbuka untuk dikembangkan dan didayagunakan dalam dinamika kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Namun kita juga mengetahui, ada dua “aliran” yang berkembang  di kalangan pengusaha dan wiraswasta kita dewasa ini, katakanlah aliran “apa saja boleh, asal untung” yang berinduk pada faham neo liberalisme, dan “  tidak semuanya boleh,  semuanya harus tetap dalam kerangka besar untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat”, yang berinduk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak berkelebihan jika dikatakan bahwa para pendukung aliran “apa saja boleh, asal untung” ini telah menyebabkan kerusakan parah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bukan hanya di darat dan di laut, tetapi juga dalam rusaknya  sistem  dan etika pemerintahan kita. Mereka inilah yang terlibat , antara lain dalam illegal logging di darat, illegal fishing di laut, rangkaian kasus penyuapan kepada para penyelenggara Negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta melarikan diri ke luar negeri jika mereka terlibat dalam kejahatan perbankan.

Kita, jajaran FKPPI, tidak ingin dan tidak boleh terlibat dengan kegiatan seperti itu. Kita harus  merintis, memraktekkan, dan mengembangkan kiat bisnis yang merupakan bagian menyeluruh dari perjuangan Bangsa dan Negara ini untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila. Dengan kata lain, kita adalah pengusaha-pejuang dan wiraswasta-pejuang.

Kita harus mewaspadai berbagai aksi dan kiat licik dari para pendukung faham “ apa saja boleh asal untung” tersebut, oleh karena aksi dan kiat mereka tersebut – baik langsung maupun tidak langsung – dapat meruntuhkan Bangsa dan Negara kita ini.

Sebagai bagian dari Bangsa pejuang, kita tidak ingin menjadi suatu kelompok pengusaha dan wiraswasta yang eksklusif. Kita merupakan bagian dari seluruh korps pengusaha dan wiraswasta Bangsa ini, mulai dari tingkat pedagang kali lima sampai pada pengusaha besar. Dengan dibekali idealisme dan profesionalisme tinggi, kita  harus ikut berjuang bersama, bukan saja sekedar untuk memperoleh nilai tambah dari berbagai bidang yang kita tangani, tetapi juga agar ketahanan nasional kita semakin lama semakin kokoh, khususnya dalam bidang ekonomi. Untuk itu, kita perlu mengembangkan keterkaitan –linkage --  dari seluruh kegiatan kita, baik kekerkaitan ke hulu maupun keterkaitan ke hilir.

Izinkan saja mengajak kita sekalian untuk memperhatikan, bahwa  sebagai akibat dari kebijakan neo-liberalistik yang dianut selama ini,  sesungguhnya ketahanan nasional kita dalam bidang ekonomi  sangatlah rentan. Sebagian besar sumber daya alam kita sudah dikuasai oleh pengusaha asing atau perusahaan multi nasional untuk waktu yang sangat lama;  infrastrukrur keuangan kita praktis sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan luar negeri; bahkan kebutuhan pokok rakyat kita, seperti beras, kedele, dan garam, yang sesungguhnya bisa kita produksi sendiri, sekarang ini harus diimpor dari luar. Pasar-pasar tradisional, tempat berkiprahnya jutaan pengusaha kecil dan wiswasta kecil, kita secara bertahap dan terencana, telah disingkirkan. Seperti pernah diingatkan Bung Karno, kita terancam menjadi ‘bangsa kuli’ dan ‘ kuli di antara bangsa-bangsa’.

Lebih dari itu, menurut pengamatan saya, Bangsa kita sedang menghadapi ancaman krisis, bukan hanya dalam bidang bahan bakar pada khususnya dan energi pada umumnya, tetapi juga dalam bidang pangan. Bayangkan betapa akan kacaunya Bangsa dan Negara ini jika tidak ada jaminan akan ketersediaan bahan bakar atau energi dan pangan untuk seluruh penduduk kita.  Sejarah nasional kita menunjukkan bahwa huru hara dan berbagai bentuk kekacauan – bahkan dalam instabilitas politik dan keamanan -- selalu terjadi jika terdapat kelangkaan  pada dua kebutuhan pokok ini .

Sudah barang tentu kita tidak bisa dan tidak boleh  berjuang sendirian. Kita perlu membangun, menggalang, dan mendayagunakan  kerjasama dengan korps pejuang nasional nasionalnya, baik yang berkiprah di dalam masyarakat maupun yang sedang mengabdi dalam lembaga-lembaga penyelenggara Negara.

Tolok ukur keberhasilan kita sebagai pengusaha-pejuang dan wiraswasta-pejuang bukan hanya diukur dari bertambahnya asset perusahaan kita , tetapi juga pada semakin makmurnya Rakyat yang kita cintai, dan pada meningkatnya ketahanan nasional Bangsa kita dalam bidag ekonomi.

Selamat berjuang.

Jakarta, 10 Juni 2012.

Ketua Umum,

Pontjo Sutowo.