Menkop Imbau HIPWI Bangun Ekonomi Kerakyatan
Senin, 11 Juni 2012 | 21:01
Senin, 11 Juni 2012 | 21:01
[JAKARTA] Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM, Syarief Hasan berharap, Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta Forum Komunikasi Putra-Putri ABRI (HIPWI-FKPPI) FKPPI dapat mengawal pemerintah membangun perekonomian masyarakat, khususnya di kelas bawah melalui pembangunan koperasi, KUR serta membantu akses ke perbankan.
Hal itu disampaikannya usai melantik Hariara Tambunan sebagai Ketua HIPWI FKPPI, di Jakarta, Minggu (10/6).
Turut hadir dalam pelantikan tersebut Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji dan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung serta Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Markas Besar (Mabes) Polri Komjen Oegroseno.
"Kementerian Koperasi dan UKM juga bersedia membantu HIPWI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah program. Pemerataan ekonomi bagi rakyat harus terus didorong," kata Syarief.
Ketua Umum HIPWI FKPPI Hariara Tambunan menuturkan, HIPWI berkomitmen untuk membantu perekonomian daerah dengan cara membentuk koperasi serta menggenjot KUR.
Selain itu, HIPWI sebagai ormas independen siap mengawal program pemerintah dalam rangka membangkitkan perekonomian nasional ke depan.
"Dalam waktu dekat teman-teman HIPWI akan dibentuk hingga ke daerah. Karena dengan dibentuknya HIPWI diharapkan mampu membangkitkan ekonomi kerakyatan misalnya soal pembentukan UKM dan koperasi serta membuka akses modal perbankan buat rakyat. Dengan begitu kemandirian bisa tercipta," ucap Hariara.
Jika ekonomi kerakyatan kuat, maka Indonesia mampu menghadapi guncangan krisis dan rakyat tetap sejahtera.
"Karena dengan kuatnya program kerakyatan tentunya segela sektor ekonomi akan kokoh dan mampu menahan gejolak krisis," tambahnya.
Selain itu, HIPWI meminta pemerintah mengkaji kembali program pembatasan BBM bersubsidi di daerah yang dinilai mengganggu infrastruktur disana.
“Diharapkan pembatasan BBM subsidi dikaji lagi dan kelangkaan gas elpiji 3 Kg di daerah harus segera dipenuhi,” harap Hariara. [PR/L-8]
Hal itu disampaikannya usai melantik Hariara Tambunan sebagai Ketua HIPWI FKPPI, di Jakarta, Minggu (10/6).
Turut hadir dalam pelantikan tersebut Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji dan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung serta Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Markas Besar (Mabes) Polri Komjen Oegroseno.
"Kementerian Koperasi dan UKM juga bersedia membantu HIPWI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah program. Pemerataan ekonomi bagi rakyat harus terus didorong," kata Syarief.
Ketua Umum HIPWI FKPPI Hariara Tambunan menuturkan, HIPWI berkomitmen untuk membantu perekonomian daerah dengan cara membentuk koperasi serta menggenjot KUR.
Selain itu, HIPWI sebagai ormas independen siap mengawal program pemerintah dalam rangka membangkitkan perekonomian nasional ke depan.
"Dalam waktu dekat teman-teman HIPWI akan dibentuk hingga ke daerah. Karena dengan dibentuknya HIPWI diharapkan mampu membangkitkan ekonomi kerakyatan misalnya soal pembentukan UKM dan koperasi serta membuka akses modal perbankan buat rakyat. Dengan begitu kemandirian bisa tercipta," ucap Hariara.
Jika ekonomi kerakyatan kuat, maka Indonesia mampu menghadapi guncangan krisis dan rakyat tetap sejahtera.
"Karena dengan kuatnya program kerakyatan tentunya segela sektor ekonomi akan kokoh dan mampu menahan gejolak krisis," tambahnya.
Selain itu, HIPWI meminta pemerintah mengkaji kembali program pembatasan BBM bersubsidi di daerah yang dinilai mengganggu infrastruktur disana.
“Diharapkan pembatasan BBM subsidi dikaji lagi dan kelangkaan gas elpiji 3 Kg di daerah harus segera dipenuhi,” harap Hariara. [PR/L-8]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar