WAWANCARA KHUSUS

HIPWI-FKPPI MERUPAKAN ORGANISASI YANG MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN UNTUK MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Hariara Tambunan, S.E.,S.H. (Ketua Umum HIPWI-FKPPI)

HIPWI-FKPPI  mengemban tugas untuk mewujudkan kemandirian, mempelopori perubahan mentalitas yang memiliki  jiwa enterpreneurship,  serta membangun karakter kebangsaan.

Musyawarah Nasional  VIII FKPPI hampir empat tahun silam (28-30 Nopember 2008) memunculkan gagasan untuk membentuk sebuah organisasi pendukung, yaitu Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta Putra-putri purnawirawan dan putra-putri TNI-POLRI (HIPWI-FKPPI). Hal mana selanjutnya gagasan tersebut direalisasikan dengan membentuk kepengurusan HIPWI-FKPPI yang dituangkan dalam suatu keputusan, Surat Keputusan FKPPI Nomor: Skep-22/PP/FKPPI/IV/2012 tentang Pembentukan dan Pengukuhan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI tertanggal 24 April 2012.

Melalui Surat Keputusan tersebut maka secara resmi Hariara Tambunan, S.E., S.H. mendapat mandat untuk mengomandani organisai yang berinduk dan mempunyai hubungan kesejarahan dengan FKPPI, serta mempunyai hubungan koordinatif dengan PEPABRI, PP. POLRI, PPAD, PPAU, dan PPAL.

Pria kelahiran, Jakarta 12 Oktober 1967 ini sudah tidak asing lagi di Keluarga Besar FKPPI. Sebelumnya Hariara Tambunan tercatat sebagai salah satu ketua di Generasi Muda FKPPI.

Disela-sela kesibukannya  berikut wawancara Suara HIPWI-FKPPI dengan Hariara mengenai peran HIPWI-FKPPI dalam turut serta menyelesaikan permasalahan bangsa.

Dengan berdirinya HIPWI-FKPPI,  sesungguhnya kelahiran organisasi ini hendak menjawab persoalan apa?

Sebelum saya menjawab pertanyaan dimaksud.  Untuk kali pertama, saya hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh para senior-senior dan rekan-rekan di Keluarga Besar FKPPI untuk mengomandani organisasi yang cukup strategis dan potensial ini.

Lahirnya HIPWI-FKPPI tidak terlepas dari pembacaan terhadap situasi dan kondisi internal yang dihadapi putra-putri purnawirawan dan putra-putri TNI-POLRI. Meliputi pula persoalan yang terjadi, baik di lingkungan keluarga besar TNI-POLRI  serta negara Republik Indonesia yang sama-sama kita banggakan dan cintai.

Menurut pandangan saya, permasalahan akut yang mendera putra-putri purnawirawan dan putra-putri TNI-POLRI antara lain yang paling mendasar adalah rendahnya tingkat kesejahteraan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lemahnya penguasaan iptek tersebut sebagai dampak dari kurangnya kesempatan untuk mengakses pendidikan terutama pendidikan di perguruan tinggi atau pendidikan keterampilan (kursus-kursus).

Rendahnya kesejahteraan tersebut erat kaitannya dan berkelindan dengan permasalahan kesejahteraan yang dialami oleh prajurit TNI dan POLRI tentunya. Ironis ketika para prajurit TNI-POLRI yang mengembang tugas berat untuk mengamankan negara, namun di lain sisi derajat kesejahteraan mereka kurang mendapat perhatian. Sebagai salah satu contoh misalnya, yang kini dialami oleh Tentara Nasional Indonesia kita. Mereka didesak melalui instrumen-instrumen hukum (produk politik) untuk menjadi tentara dengan karakter yang profesional.

Namun dorongan tersebut tidak ditopang oleh peningkatan kesejahteraan. Justeru konsentrasi terbesar dari reformasi di tubuh TNI lebih mengarah kepada upaya untuk membebaskan TNI dari aktifitas di bidang politik dan bidang ekonomi.

Selain kesejahteraan, permasalahan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah ancaman disintegrasi bangsa yang ditandai dengan menggejalanya kekerasan-kekerasan komunal baik yang sifatnya horisontal seperti konflik antar kelompok. Kekerasan komunal tersebut juga terjadi secara vertikal, antara warga negara dengan aparatur negara.

Hal-hal sebagaimana saya sebutkan tadi tentu harus diatasi melalui pendekatan atau program yang sistematis. Dan dilatarbelakangi kondisi yang demikian itu maka dalam pemikiran kami di Keluarga Besar FKPPI memandang perlu untuk membentuk suatu wadah perjuangan yang tidak mengedepankan gerakan politik semata. melainkan melalui pendekatan kesejahteraan dan edukasi. Edukasi dalam hal ini adalah serangkaian kegiatan untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan sehingga tumbuhlah karakter kebangsaan pada diri setiap warga negara.

Dan karakter yang seperti itulah,  yang membedakan HIPWI dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi laiinnya. Terlebih secara kesejarahan kami memiliki hubungan dengan TNI-POLRI sehingga terbebani untuk bersama orang tua kami mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dalam hal ini dengan kapasitas kami sebagai salah satu komponen atau potensi pertahanan nir-militer.

Dari penjelasan di atas, bagaimana upaya HIPWI-FKPPI dibawah kepemimpinan anda mengatasi permasalahan tersebut?

Pada periode kepemimpinan saya, tentu semua persoalan-persoalan di atas tidak serta merta terselesaikan. Namun dalam pemikiran saya, yang tidak kalah penting adalah pada akhir kepemimpinan saya nanti, organisasi ini telah memiliki arah atau panduan yang jelas dalam mengoperasionalkan visi-misi organisasi.

Tentu langkah prioritas untuk mencapai itu adalah mebangun dan memperkokoh fondasi organsasi melalui intitutional building dan capacity building. Dan dalam kaitan dengan itu kami akan melakukan kerjasama-kerjasama seperti salah satunya dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI). Dan dalam penjajakan antara lain dengan KADIN dan HIPMI serta organisasi atau institusi lainnya.

Selanjutnya adalah program-porgram yang dirancang untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan etos kerja di tubuh keluarga besar FKPPI sehingga tersedia sumber daya manusia yang handal untuk diberdayakan dalam meningkatkan taraf perekonomian.

Sebagai bentuk keserisuan dalam membantu meningkatkan taraf hidup anggota Keluarga Besar FKPPI dan Anggota TNI saat ini di Kalimantan Selatan bersama PD XVI FKPPI sedang berjalan pilot project membangun usaha pembiakan lele.  Hingga saat ini masih Dimulai dengan pendataan atau pemetaan masalah juga potensi yang ada di Keluarga Besar FKPPI setempat.

Kita bersama tentu tidak dapat menutup mata bahwa upaya keras pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran dengan berbagai program dan anggaran yang sangat besar, dan hal tersebut perlu untuk diapresiasi. Namun patut disayangkan bahwa sejauh ini hasilnya belum cukup signifikan untuk memampatkan retang kesejahteraan. Bahkan faktanya, karena kurang efisiensi dan terukurnya program tersebut menyebabkan masih terdapat masyarakat yang belum tersentuh dan menerima manfaatnya.

Terdorong keadaan yang demikian itu, sebagai wujud kepedulian sosial  kami tidak akan menutup mata terhadap kelompok masyarakat diluar kami (Keluarga Besar FKPPI). Program-program untuk meningkatkan taraf kesejahteraan juga akan kami lakukan dengan kelompok sasaran masyarakat yang belum sejahtera.

Terkait dengan problem dishamonisasi yang terjadi antar komponen bangsa, HIPWI-FKPPI akan berjuang keras untuk merajut kembali solidaritas nasional. Salah satunya adalah dengan menjembatani dialog-dialog yang salah satunya melalui pendekatan kesejahteraan. Juga upaya-upaya rekonsiliatif lainnya sehingga terwujud reintegrasi di negeri ini.

Sebagai organisasi yang memiliki hubungan kesejarahan dengan TNI-POLRI yang notabene adalah komponen utama pertahanan, maka HIPWI-FKPPI juga kan menggagas upaya membangun kesadaran kolektif untuk menegaskan kembali mengenai karakter bersama sebagai sebuah bangsa. Salah satunya adalah dengan mendiseminasikan dan menginternalisasikan Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk mencapai upaya-upaya sebagaimana dimaksud, lantas relasi seperti apa yang akan dibangun dengan Pemerintah?

HIPWI-FKPPI akan memposisikan diri sebagai mitra yang kritis. Tidak saja sebagai pendukung dari kebijakan nasional tapi dalam posisi kami sebagai organisasi non pemerintah tentu harus memainkan peran kontrol (dengan kritis) terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan tentunya. Dengan memberikan masukan ilmiah yang menjustifikasi sikap HIPWI-FKPPI terhadap sebuah kebijakan yang kami nilai tidak pro kepada rakyat dan selaras dengan konstitusi.

Terhadap intervensi asing yang melemahkan Negara Indonesia, bagaimana HIPWI-FKPPI menyikapinya?

Bagi kami sudah saatnya kita mengembalikan kedaulatan republik ini ke singgasana yang semestinya. Kita harus berani menjaga kewibawaan kita untuk tidak menaklukan diri terhadap kepentingan asing. Dan langkah-langkah itu harus dilakukan dengan konsisten sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentulah ini harus dilakukan bersama segenap rakyat Indonesia. Ditengah merosotnya kepercayaan atas pemerintahan saat ini. Sudah saatnya kita untuk memenangi hati rakyat, dan pendekatan kesejahteraan adalah rumus yang cukup ampuh.

Kepada seluruh putra-putri purnawirawan dan putra-putri TNI-POLRI, teristimewa yang berhimpun dalam Keluarga Besar FKPPI. Terus kita pupuk semangat persatuan dan kesatuan serta menjadi pelopor dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan bangsa sekaligus pula memotori pembangunan nasional. Samasta Bhadratara, Bersama Kita Sejahtera!